Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan kebijakan baru yang mengejutkan masyarakat, yaitu pembatasan penggunaan atap seng dan asbes pada rumah susun (rusun) serta rumah baru yang dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta. Kebijakan ini merupakan langkah strategis dalam upaya “gentengnisasi,” sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Latar Belakang
Kebijakan ini lahir sebagai respons terhadap program “gentengnisasi” yang digagas oleh pemerintah pusat. Pramono Anung mengatakan, “Tentunya DKI Jakarta akan menindaklanjuti apa yang menjadi arahan Bapak Presiden,” dalam pidatonya di Balai Kota Jakarta, Rabu (4/2/2026). Dengan kebijakan ini, Pemprov DKI Jakarta bertujuan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama di kawasan perkotaan yang padat.
Fakta Penting
Penggunaan atap seng dan asbes dinilai tidak lagi sesuai untuk hunian yang dibangun oleh pemerintah. Selain itu, atap tersebut juga dikritik karena tidak mampu memberikan perlindungan yang maksimal terhadap cuaca ekstrem. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta akan mulai menerapkan kebijakan ini pada pembangunan rusun dan rumah baru yang akan dimulai dalam waktu dekat.
Dampak
Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat DKI Jakarta, terutama mereka yang tinggal di rusun. Selain itu, ini juga menjadi langkah nyata dalam mewujudkan kota yang lebih aman dan layak huni. Namun, masyarakat juga mulai bertanya-tanya, apakah kebijakan ini akan mempengaruhi harga rumah dan rusun di masa depan?
Penutup
Dengan kebijakan “gentengnisasi,” Pramono Anung dan Pemprov DKI Jakarta menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, tantangan terbesar adalah bagaimana menerapkan kebijakan ini secara merata dan efektif di tengah keterbatasan anggaran dan teknologi yang ada.
“`