Bagi sebagian orang, diterima menjadi mahasiswa Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK) tampak sangat menyenangkan. Mahasiswa akan menerima pendidikan gratis yang dibiayai negara. Lulusannya pun dijamin otomatis menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Hal ini kerap kali menimbulkan narasi populis bahwa PTK dianggap sebagai fasilitas “gratis” yang membebani negara. Dari pandangan sederhana tersebut, kini muncul usulan agar sistem ini diubah, mewajibkan mahasiswa membayar dan menghapus jaminan status CPNS.
Usulan tersebut, meski terdengar berpihak pada efisiensi anggaran, sesungguhnya lahir dari pemahaman yang kurang utuh. Membingkai PTK hanya dari optik biaya adalah kurang tepat. Sebaliknya, kita perlu melihatnya sebagai instrumen investasi sumber daya manusia (SDM) strategis jangka panjang bagi negara.
