Keputusan KPK menghentikan penyidikan dugaan korupsi terkait izin tambang di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra), menuai sorotan. Kritik dari banyak pihak pun bermunculan ke lembaga antirasuah.
Dirangkum detikcom , Senin (29/12/2025), kasus dugaan korupsi terkait izin tambang di Konawe Utara itu pertama kali diumumkan KPK pada tahun 2017. Bupati Konawe Utara saat itu, Aswad Sulaiman (AS), diumumkan sebagai tersangka. KPK mengatakan kasus korupsi ini mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 2,7 triliun.
Lama tidak terdengar, kasus ini lalu diumumkan telah disetop KPK di penghujung tahun 2025. KPK mengaku telah mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus ini sejak Desember 2024.
Tinggalkan Balasan