Badan Pengkajian MPR Kelompok III menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema ‘Desentralisasi, Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Desa’ di Yogyakarta. Berbagai isu dibahas dalam forum ini, mulai dari pemerintahan daerah, hubungan pusat-daerah, Pilkada, hingga dualisme pengaturan desa.
FGD ini diikuti oleh anggota Badan Pengkajian MPR, yakni Sularso, S.E. (anggota DPD dari Papua Selatan), Dr. I Wayan Sudirta (PDI Perjuangan), dan Dr. H. Hilmy Muhammad, MA (anggota DPD dari DIY). Adapun tiga narasumber yang hadir adalah Dr. Arie Sujito, S.Sos., M.Si. (sosiolog Universitas Gadjah Mada), Prof. Dr. Eny Kusdarini, S.H., M.Hum. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Yogyakarta), dan Dr. Idul Rishan, S.H., L.L.M. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia).
Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR, Dr. Hj. Hindun Anisah, MA, yang memimpin jalannya FGD, dalam pengantarnya menyampaikan sejumlah isu penting yang menjadi fokus diskusi, salah satunya mengenai Bab VI UUD NRI Tahun 1945 terkait pemerintahan daerah.
