**SAPAAN ‘YANG TERHORMAT’ DIACEH: PERDEBATAN TAK TERCATAT DI RAPAT PASCABENCANA**

Latar Belakang
Tengah-tengah Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana di Banda Aceh, Aceh, pada Selasa (30/12/2025), terjadi momen mengejutkan yang menjadi sorotan publik. Seorang pimpinan DPR menegur para kepala daerah yang menggunakan sapaan “yang terhormat” saat berbicara kepada DPR. Momen ini tidak hanya menjadi pembicaraan di media, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang etika dan dinamika sosial di dalam rapat penting tersebut.
Fakta Penting
Rapat ini melibatkan para pemimpin kunci dari DPR dan pemerintah, dengan hadirnya beberapa menteri dan TNI. Dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, rapat tersebut juga dihadiri oleh Wakil DPR Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem. Namun, sorotan utama jatuh pada peristiwa singkat di mana seorang pimpinan DPR menegur para kepala daerah atas penggunaan sapaan formal tersebut.
Seorang sumber terpercaya yang hadir dalam rapat tersebut mengatakan, “Momen ini menunjukkan bahwa ada upaya untuk menciptakan suasana yang lebih平等 dalam diskusi, terlepas dari perbedaan jabatan.” Namun, beberapa pihak juga mengkritik sikap tersebut, menilai bahwa penggunaan sapaan formal adalah bagian dari etika yang sudah lama diterapkan dalam kegiatan publik.
Dampak
Peristiwa ini tidak hanya menjadi topik hangat di media, tetapi juga menimbulkan diskusi tentang pentingnya etika dan sikap dalam komunikasi antarlembaga. Beberapa analis menilai, bahwa sikap pimpinan DPR menunjukkan upaya untuk menciptakan suasana yang lebih terbuka dan merata dalam rapat-rapat penting. Namun, ada pula yang khawatir bahwa perubahan semacam ini mungkin menimbulkan ketidakpastian dalam dinamika sosial di tempat kerja.
Penutup
Momen ini menjadi reminder bahwa bahkan dalam rapat-rapat tertinggi, detail kecil pun bisa menjadi titik perhatian publik. Apakah penggunaan sapaan formal akan terus menjadi standar, ataukah sikap lebih tidak formal akan menjadi tren baru, masih menjadi pertanyaan yang menarik untuk dikaji dalam konteks sosial dan politik Indonesia.