Latar Belakang
Presiden Prabowo Subianto baru saja menandatangani Board of Peace (BoP) Charter di Davos pada 22 Januari 2026. Langkah ini dilakukan dalam konteks pergeseran besar dalam tata kelola konflik Gaza. Sebelumnya, Dewan Keamanan PBB telah mengadopsi Resolusi 2803 pada 17 November 2025 dengan suara 13 setuju, 0 menolak, dan 2 abstain (Rusia dan China). Resolusi ini mengesahkan kerangka pasca konflik, termasuk pembentukan BoP dan mandat International Stabilization Force (ISF).
Fakta Penting
Keterlibatan Indonesia dalam BoP bertujuan untuk mengawal transisi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza. Pemerintah menegaskan bahwa upaya ini tidak akan mengabaikan hak rakyat Palestina, tetapi tetap berorientasi pada solusi dua negara. Langkah Prabowo tidak seharusnya dipahami sebagai pilihan antara “ikut Trump” atau “melawan Trump”, melainkan sebagai strategi hedging untuk menjaga kepentingan dan otonomi Indonesia di tengah tatanan global yang semakin transaksional.
Dampak
Strategi hedging yang dilakukan Prabowo menunjukkan peran Indonesia sebagai negara menengah yang aktif dalam mengatasi konflik internasional. Langkah ini juga menunjukkan upaya untuk memastikan bahwa solusi untuk Gaza tetap berdasarkan hukum internasional dan tidak menjadi pengaturan permanen yang merugikan Palestina.
Penutup
Dengan menandatangani BoP Charter, Presiden Prabowo tidak hanya berkontribusi pada solusi Gaza, tetapi juga menempatkan Indonesia sebagai pemain strategis dalam dinamika global. Pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana langkah ini akan mempengaruhi hubungan Indonesia dengan negara lain, terutama di kawasan Timur Tengah?
Tinggalkan Balasan