Komisi II DPR RI: Usulan Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD Tak Perlu Diperdebatkan

Pernyataan Memprihatinkan Dari Komisi II DPR RI
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan pandangannya mengenai usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Menurut Rifqinizamy, berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, pemilihan kepala daerah secara demokratis dapat ditafsirkan sebagai metode demokrasi langsung maupun tidak langsung.
Latar Belakang
Rifqinizamy menegaskan bahwa pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dijamin oleh UUD 1945, yang menuntut pemilihan secara demokratis. Ia menambahkan bahwa istilah “demokratis” dalam undang-undang dasar dapat diartikan sebagai direct democracy (demokrasi langsung) atau indirect democracy (demokrasi tidak langsung).
Fakta Penting
“Kata demokratis ini bisa ditafsirkan sebagai direct democracy dan indirect democracy,” ujar Rifqinizamy kepada wartawan, Rabu (31/12/2025). Pernyataan ini menambahkan lapisan baru dalam diskusi tentang mekanisme pemilihan kepala daerah di Indonesia.
Dampak
Pernyataan Rifqinizamy ini dapat mengurangi polemik yang berlangsung lama mengenai metode pemilihan kepala daerah. Dengan menyinggung Pasal 18 UUD 1945, ia memberikan landasan hukum yang kuat untuk argumentasinya.
Penutup
Dengan menyatakan bahwa usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD tak perlu diperdebatkan, Rifqinizamy telah membuka pintu untuk diskusi lebih lanjut tentang implementasi demokrasi di Indonesia. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah pendapat ini akan mendapat dukungan dari anggota DPRD dan publik luas?